Penelitian

KEBIJAKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN STUDI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN BIDANG E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN

Oleh : Muhammad Aly Umar

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah di gulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat borokrasi pemerintahan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tentunya daerah dapat memanfaatkan peluang untuk mengatur tetang E-KTP (Pelayanan E-KTP) yang telah diatur pelayan secara implisit telah diatur dalam kitab undang-undang administrasi pemerintah dan produk hukum lainnya seperti keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara (kepmenpan) No.63/Kep/M.Pan/7/2003 rena trantentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. hal itu dikarena tranpansi sistem pelayanan kurang dirasakan oleh masyarakat tidak tahu  informasi mengenai keputusan kebijakan tentang prosedur atau tata cara pelaksaan E-KTP sehingga menghambat pelaksanaan E-KTP, Adapun kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal maupun eksternal didasarkan atas beberapa hal antara lain : bahwa dalam perekaman E-KTP faktor internalnya iaah bahwa program e-KTP bersifat dadakan, sering terjadinya jaringan eror, dan sering terjadinya mati dikarenakan radius antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelaksaan jaraknya jauh, berdasarkan temuan peneliti ternyata masyarakat memiih mencari nafkah daripada ikut serta dalam rangka mensukseskan program E-KTP. Dengan demikian pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Dengan memperjelas sistem pelayanannya, penyuluhan dan pelatihan sumberdaya manusia serta regulasi pelayanan yang terarah supaya tidak terjadinya mis understanding antara pelayan dan yang dilayani. Berpijak pada fenomena diatas maka penulis mengangkat beberapa masalah dikantor kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan. Kata kunci : Kebijakan, administrasi kependudukan, pelaksanaan E-KTP.File Download :  3. Jurnal M Aly Umar_kebijakan uu

Kebijakan Anti Monopoli & Persaingan tidak Sehat Dalam Perekonomian Indonesia

Oleh : Muhammad Aly Umar

Abstrak

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui pengaruh kebijakan persaingan usaha secara sehat dalam perekonomian nasional Indonesia. Perekonomian berbasis pasar dengan menekankan pada persaingan bebas seperti yang diamanatkan oleh Adam Smith dalam “The Wealth of Nation” mensyaratkan adanya kebebasan dalam usaha. Kesejahteraan masyarakat hanya bisa diperoleh melalui kebebasan masyarakat dalam memilih produk yang dihasilkan produsen yang paling murah dengan kualitas terbaik dengan layanan konsumen terbaik dan pengiriman yang sempurna. Dengan demikian produsen dituntut untuk meningkatkan dirinya menjadi efisien dan untuk itu tidak mudah. Beberapa produsen memilih untuk mencari jalan pintas menuju tercapainya prinsip ekonomi. Yaitu mencapai keuntungan maksimal dengan kemudahan. Salah satu kemudahan itu adalah monopoli. Dalam perekonomian bebas monopoli adalah salah satu sebab terjadinya kegagalan pasar, oleh karena itu mutlak untuk dicegah. Di Indonesia, kebijakan anti monopoli telah diundangkan dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1999. UU ini mempunyai nafas yang sama dengan Amandemen UUD 1945 pasal 33 ayat 4 bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, … yaitu keadilan berbasis efisiensi. Dalam undang-undang tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diberi mandate untuk mengawal dan melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk perbandingan, juga akan diulas kebijakan persaingan usaha secara sehat di beberapa Negara. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh KPPU, namun yang lebih penting adalah bagaimana mendidik masyarakat agar melek dan peka terhadap permasalahan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli di bumi Indonesia sehingga dapat tercipta kemakmuran berkelanjutan sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat yang “murah sarwo tinuku, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo”. File download 2 Jurnal M Aly Umar

 

PENGGUNAAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA LAYANAN PUSKESMAS DI KOTA PROBOLINGG PENGGUNAAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) SEBAGAI DASAR PENILAIAN KINERJA LAYANAN PUSKESMAS DI KOTA PROBOLINGGO

Oleh : NOOR FARID, S.Sos., M.Si

Latar Belakang

Pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi politik pada era reformasi banyak mendapatkan sorotan. Sorotan public tertuju pada praktek yang menyimpang dari etika administrasi yang dilakukan oleh birokrasi public dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam memberikan layanan publik. Praktek yang menyimpang dalam memberikan layanan public seringkali terwujud dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu dapat berwujud tidak adanya profesionalisme birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Selama ini praktek-praktek birokrasi dalam organisasi pemerintah yang melayani masyarakat banyak disorot sebagai praktek yang bertele-tele (read tapa), menghabiskan waktu dan dana (ineffeicient) dalam pelayanannya. Akibatnya masyarakat memnjadi kecewa serta memiliki persepsi yang kurang baik terhadap segala kegiatan yang ditangani oleh organisai pemerintah. Fenomena seperti ini merupakan salah satu wujud adanya ketidakpuasan dari masyarakat pemakai jasa yang oleh organisai pemerintah. Agar organisasi pemerintah lebih berdaya guna, maka birokrasi public harus meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik kualitasnya. Untuk melakukan upaya tersebut, organisasi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan public harus melakukan Sumber Daya yang dimiliki. Dari sini dapat diharapkan kelak pelayanan yang diberikan masyarakat dapat ditingkatkan. Jika kualitas pelayanannya meningkat, maka persepsi dan anggapan yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi pemerintah tersebut juga semakin baik. Salah satu organisai pemerintah yang melakukan pelayanan publik dibidang kesehatan adalah puskesmas-puskesmas yang ada di daerah-daerah. Masyarakat yang dilayaninya adalah kalangan menengah kebawah yang membutuhkan perawatann kesehatan dengan kualitas yang memadai. Tugas dan  fungsi instansi ini adalah menjalankan fungsi social dibidang kesehatanuntuk meningkatkan derjat kesehatan masyarakat khususnya mereka yang berada di daerah-daerah dengan tingkat social ekonomi yang rendah.

Mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Visi dan Misi serta Strategi Baru Pembangunan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) dan berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersirat dalam RENSTRA (Rencana Strategik) yang berorientasi pada ahasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu 2001 s/d2005 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, telah merumuskan Visi “Kota Probolinggo Sehat Tahun 2010” dengan harapan pada tahun 2010 kota Probolinggo  mampu mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap hari instansi yang terkait khususnya dinas kesehatan dan jajarannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas khususnya di Kota Probolinggo, dibutuhkan suatu metode pengukuran dan identifikasi kualitas layanan tersebut dan salah satu metode pengukuran kualitas layanan tersebut adalah QFD. Metode QFD adalah salah satu metode yang mampu menterjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan kedalam suatu rancangan produk/jasa yang emmiliki persyaratan teknis dan karakteristik kualitas tertentu. Variabel dalam makalah ini adalah karakteristik keinginan dan harapan pelanggan atau masyarakat terhadap kualitas pelayanan, karakteristik aspek-aspek kualitas pelayanan dan karakteristik organisasi berdasarkan persepsi pelanggan. File Download Journal Noor Farid, S,Sos., M.Si

HUBUNGAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN PUSKESMAS SUKABUMI KOTA PROBOLINGGO

Oleh : Novi Sri Sandyawati, S.Sos., M.Si

Latar Belakang

Pelayanan kepada masyarakat oleh birokrasi publik pada era informasi banyak mendapatkan sorotan. Sorotan publik tertuju pada praktek yang menyimpang dari etika administrasi yang dilakukan oleh birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan publik. Praktek yang menyimpang dalam memberikan layanan publik seringkali terwujud dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain dapat berwujud tidak adanya profesionalisme birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Selama ini praktek-praktek birokrasi dalam organisasi pemerintah yang melayani masyarakat banyak disorot sebagai praktek yang bertele-tele, menghabiskan waktu dan dana, serta tidak konsisten dalam pelayanannya. Akibatnya masyarakat menjadi kecewa serta memeiliki persepsi yang kurang baik terhadap segala kegiatan yang ditangani oleh organisasi pemerintah. Fenomena seperti inimerupakan salah satu wujud adanya ketidak puasan dari masyarakat pemakai jasa yang oleh organisasi pemerintah. Agar organisasi pemerintah lebih berdaya guna, maka birokrasi publik harus meningkatkan sumber daya yang dimilikinya antara lain sumber daya manusia dan sarana/prasarana yang dimiliknya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk melakukan upaya  tersebut, organisasi pemerintah yang bergerk dibidang pelayanan publik harus melakukan pembenahan sumber daya yang dimiliki.

Dari sini dapat diharapkan kelak pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Jika kualitas pelayanannya meningkat, maka persepsi dan anggapan yang dimiliki masyarakat terhadap organisasi pemerintah tersebut juga akan semakin baik. Salah satu organisasi pemerintah yang melakukan pelayanan publik dibidang kesehatan adalah puskesmas-puskesmas yang ada di daerah-daerah. Masyarakat yang dilayaninya adalah kalangan menengah kebawah yang membutuhkan perawatan kesehatan dan kualitas yang memadai. Tugas dan fungsi instansi ini adalah menjalankan fungsi sosial diidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya mereka yang berada di daerah-daerah dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah. Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Ritegi  Nomor 574/Menkes/SK/2000 tentang Visi dan Misi serta Strategi Baru Pembangunan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) dan berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti tersirat dalam RENSTRA (Rencana Strategik), telah memutuskan Visi “Kota Probolinggo Sehat Tahun 2010” dengan harapan tahun 2010 kota Probolinggo mampu mewujudkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap instansi yang tekait khususnya dinas kesehatan dan jajarannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas khususnya di Kota Probolinggo, dibutuhkan suatu pengukuran dan identifikasi kualitas layanan tersebut. Hal ini diperlukan karena kebutuhan dan keinginan pelanggan memiliki karakteristik kualitas tertentu. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pasien Puskesmas Sukabumi Kota Probolinggo”. Adapun Variabel penelitian ini adalah karakteristik keinginan dan harapan pelanggan atau masyarakat terhadap kualitas pelayanan, karakteristik aspek-aspek kualitas pelayanan dan karakteristik organisasi berdasarkan persepsi pelanggan. File Download Journal Novi Sri Sandyawati, S.Sos., M.Si

ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

Oleh : IMAM SULIYONO,S.Sos.,MM

Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi, dimana suatu institusi baik lembaga pemerintah maupun swasta akan selalu berhadapan dengan kompetitor yang tidak hanya berasal dari lokal yang sama, bahkan berhadapan dengan kompetitor internasional. Lembaga Pemerintah harus lebih tanggap terhadap apa yang terjadi dengan lingkungannya. Salah satunya, arus globalisasi yang ditandai dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran informasi yang tidak terbatas. Hal ini menyebabkan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia dilapangan akan meningkat pula, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas organisasi atau Lembaga Pemerintah secara keseluruhan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekarang ini, pemerintah maupun swasta giat mengadakan kegiatan pelatihan dimana kegiatan ini adalah suatu cara yang harus diterapkan apabila terdapat kesenjangan antara performasi kerja seseorang saat ini dengan yang seharusnya. Secara ideal setiap pegawai (atasan maupun bawahan) menghendaki dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana yang diharapkan.

Karena itulah penempatan pegawai pada suatu posisi selalu diupayakan untuk mendekatkan antara kemampuan dan tuntutan jabatannya. Jika antara kemampuan dan tuntutan jabatan terdapat perbedaan, ini berarti akan muncul kesenjangan yang berakibat terjadinya prestasi kerja yang rendah. Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut umumnya dilakukan dengan melalui program-program pelatihan. Pelatihan juga merupakan salah satu jawaban atas masalah perubahan lingkungan yang dihadapi lembaga Pemerintah. Pelatihan dapat membantu lembaga Pemerintah memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk dapat melakukan pekerjaan baru atau memperbaiki mutu pekerjaannya yang lama. Jenjang-jenjang dalam struktur organisasi tentu membutuhkan jenis dan materi yang berbeda. Pelatihan yang bersifat teknis untuk pegawai di bidang operasional dan pelatihan manajerial untuk pegawai pada level pimpinan. Pelatihan pegawai merupakan integrasi antara pegawai dengan lembaga. Dengan adanya pelatihan yang di program secara intensif, akan dapat mengembangkan potensi pegawai baik pengetahuan, ketrampilan maupun sikap agar mampu mengemban tugas-tugas baik sekarang maupun mendatang. Mewujudkan hal ini memang mahal, tetapi akan lebih mahal apabila tidak ada pelatihan.

Dinas Kesehatan Kota Probolinggo sebagai lembaga Pemerintah yang mengurusi masalah kesehatan masyarakat di Kota Probolinggo, menyadari betul akan pentingnya pelatihan bagi pegawainya. Untuk itu telah diadakan berbagai pelatihan, baik secara intern maupun ekstern dengan cara menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi pegawainya dan dengan mengirimkan pegawai pada event-event pelatihan yang penyelenggaranya di luar Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Dari hal-hal tersebut diatas maka tidaklah berlebihan kiranya bila penulis ingin mencoba membahas mengenai pengaruh faktor-faktor pelatihan terhadap prestasi kerja pegawai dengan judul :“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pelatihan Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Kesehatan Kota Probolinggo”. File Download JURNAL IMAM SULIYONO, S.SOS., MM

PELAKSAAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAAN KERJA PEGAWAI DI KPU KABUPATEN PAMEKASAN

Oleh : MUHAMMAD ALY UMAR, SH,.MH

Abstrak

 

Beberapa staff yang mengusulkan mutasi ke instansi lain, beban kerja rendah, motivasi kerja rendah, dualism kepemipinan di kantor KPU Kabupaten Pamekasan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kantor menderita tingkat satistaction rendah. Sementara banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja staf, penelitian in difokuskan hanya pada kepemimpinan dan kepuasaan kerja. Dari sudut pandang ini, datanglah penyataan masalah? Kepemimpinan actuating terhadap kepuasaan kerja dari staf di KPU Kabupaten Pamekasan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan kepuasaan kerja staf di KPU Kabupaten Pamekasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kwantatif menggunakan populasi yang diperoleh dari KPU Kabupaten Pamekasaan staf. Ada 30 staf tunduk pada sampling sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan teknik documenter dengan instrumen kuesioner dan skala likert untuk pengukuran. Data yang dikumpulkan oleh Rank Kendall wereanalysed correlation. The penelitian menghasilkan sebagai berikut : kepemimpinan memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja staf di KPU Kabupaten Pamekasan. The simultan kepemimpinan terhadap kepuasaan kerja di staf di KPU Kabupaten Pamekasaan adalah 73.5%. efek lainnya 26.5% berasal dari variable lain selain leadership.  In kesimpulan, atasan KPU Kabupaten Pamekasaan dapat meningkatkan kepuasaan kerja staf dengan cara meningkatkan kepemimpinan mereka, nbaik secara parsial maupun simultan. Kata kunci : kepempinan, kepuasaan kerja. File Download  JURNAL MUHAMMAD ALY UMAR, SH,.MH